Perbandingan PP Nomor 23 Tahun 208 VS PP Nomor 46 Tahun 2013

Pasal	Deskripsi PP 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 46 TAHUN 2013	Deskripsi PP 46 TAHUN 2013
		(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun	(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
		1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
		dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas	dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Pasal 1	Definisi	(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib	(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib	Definisi
		Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
		(3) Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai	–
		kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
		Penghasilan.
		(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam	(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
	Jangka Waktu Pengenaan	negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang	memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
		bersifat final dalam jangka waktu tertentu
		(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud
		sebesar 0,5% (nol koma lima persen)	pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
				Subjek
			a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha
	Tarif		tetap;dan
			b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
			sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi
			Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun
			Pajak.
		(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang	(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
		bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:	adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
			dan/atau jasa yang dalam usahanya:
		a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari	a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang
		jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;	menetap maupun tidak menetap; dan	Dikecualikan Dari Subjek Pajak Orang
		b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya	b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang
				Pribadi
		terutang atau telah dibayar di luar negeri;	tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
Pasal 2		c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final	–
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
		dan
		d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.	–
		(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah:
		huruf a meliputi:
	Dikecualikan Dari
		a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,	a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
	Subjek Pajak
		akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
		b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang	b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi
		sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati,	secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00
		pemain drama, dan penari;	(empat miliar delapan ratus juta rupiah).
		c. olahragawan;		Dikecualikan Dari Subjek Pajak Badan
		d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
		e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
		f. agen iklan;
		g. pengawas atau pengelola proyek;
		h. perantara;
		i. petugas penjaja barang dagangan;
		j. agen asuransi;
		k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan
		kegiatan sejenis lainnya
		(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak	(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud
		Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:	dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)
		a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
	Subjek Pajak			Tarif
		b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau
		perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan
		peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
		juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
		(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam	(2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
		hal:	pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir
			sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
		a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif
		Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang
		Pajak Penghasilan;
		b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang
		dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian
		khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan
	Dikecualikan Dari	bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
	Subjek Pajak
		c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
Pasal 3		1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
		Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
		Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
				Penentuan Saat Menggunakan PP 46
				dalam menghitung PPh yang terutang
		d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
		(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib	(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah
		menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.	melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
			dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang
			telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
			sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
	Kewajiban Menyampaikan
		(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak-	(4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah
	Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Yang
	Memilih Menggunakan PP 23 atau	Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan	Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun
		Peraturan Pemerintah ini	Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak
	Tidak
			berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
			Pajak Penghasilan.
		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana	–
		dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

 

Perbandingan PP Nomor 23 Tahun 208 VS PP Nomor 46 Tahun 2013

Pasal	Deskripsi PP 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 46 TAHUN 2013	Deskripsi PP 46 TAHUN 2013
		(1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3	(1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan
		ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun	yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah
		Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan	peredaran bruto setiap bulan.	DPP
		berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran
		bruto dari cabang.
		(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:	(2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud
Pasal 4	DPP		dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
		a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara	dimaksud pada ayat (1).
		tertulis; atau
		b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban		Cara Menghitung PPh Terutang
		perpajakannya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf
		b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan
		peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.
		(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:	penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
			berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan
		a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
		b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,
		persekutuan komanditer, atau firma; dan
	Batas Jangka	c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan
Pasal 5		terbatas.		Dikecualikan Dari Subjek Pajak
	Waktu Pengenaan
		(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:	–
		a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak
		berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
		b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang
		telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
		(1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud	Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
		dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang	yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
		digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.	ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
	DPP
		(2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana	–
Pasal 6		dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa		Cara Menghitung PPh Terutang
		uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum
		dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
	Cara Menghitung	(3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud	–
		dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
	PPh Terutang
		dimaksud pada ayat (1).
		(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri
		peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp	yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak
		4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan	Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak
		dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud	Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
		dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
Pasal 7	Saat Penentuan PP 23 Atau Tarif PPh			Ketentuan Penghasilan dari luar negeri
	Normal	(2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat	–
		(1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya
		oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak
		Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a),
		atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
		(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)	Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan
		dilunasi dengan cara:	Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi
			kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
			final dengan ketentuan sebagai berikut:
		a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau	a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut
			sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
		b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal	b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
		Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk	Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu
		sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.	sebagaimana dimaksud pada huruf a;
Pasal 8	Cara Pelunasan PPh			Ketentuan Mengenai Kompensasi Fiskal
		(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud	c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat
		pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.	final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada
			Tahun Pajak berikutnya.
		(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau
		Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai
		Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana
		dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
		Keuangan.
		(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
		Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut	Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
		Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak	yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial
		harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
		Pajak.
		(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib	–
Pasal 9	Terkait pemotongan pajak oleh pihak	Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan		Cara Pelunasan PPh
	lain	Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1).
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan	–
		penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
		(2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Perbandingan PP Nomor 23 Tahun 208 VS PP Nomor 46 Tahun 2013

Pasal	Deskripsi PP 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 23 TAHUN 2018	PP NOMOR 46 TAHUN 2013	Deskripsi PP 46 TAHUN 2013
		Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal	Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak
		Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku	Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
		memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan	diatur sebagai berikut:
		Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
		Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
		Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak
		Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai
		berikut:
		1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
		yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum	Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun
	Saat Penentuan PP 23 Atau Tarif PPh	Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif	Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi	Saat Penentuan PP 23 Atau Tarif PPh
Pasal 10		1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;	kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
	Normal			Normal
		2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar
		yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai	sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang
		dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5%	disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan
		(nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan	Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan
			Permerintah ini berlaku;
		3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya
		yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak	penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru
		Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a),	terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
		atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
		Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.
		Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
Pasal 11	Ketentuan Peralihan	atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran		Tanggal Berlaku
		Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12	Tanggal Berlaku	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.	–	–